"Kenapa desa? Karena mayoritas wilayah pembangunan berada di pedesaan. Saat ini terdapat 514 kabupaten/kota yang terdiri atas 74.953 desa dan 8.430 kelurahan. Sebanyak 12,06% kabupaten tergolong daerah tertinggal," ujar Abdul Halim dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2020).
"Meskipun menduduki wilayah yang luas, namun konsumsi rumah tangga pedesaan Rp 1.711 triliun hanya berkontribusi 14% dari total konsumsi rumah tangga nasional yang mencapai Rp 8.269 triliun," imbuhnya saat Pidato di Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Menurutnya, implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Terlebih, dana desa yang disalurkan ke rekening desa terus mengalami peningkatan.
"Pada tahun 2015 pemerintah menyalurkan Rp 20,67 triliun, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46,98 triliun, meningkat lagi pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing Rp 60 triliun, lalu pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp 70 triliun," terangnya.
"Tahun 2020 ini, telah dianggarkan sebesar Rp71,19 triliun dan telah tersalur ke rekening desa sebesar Rp 61,64 triliun. Direncanakan, pada tahun 2021 dana desa sebesar Rp 72 triliun," sambung Abdul.
Dengan membelanjakan dana desa tersebut, kata dia, desa-desa di Indonesia telah mampu membangun infrastruktur dasar dalam jumlah yang sangat besar dan masif, yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan juga untuk membantu kegiatan ekonomi di desa.
Penggunaan dana desa juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, sebagaimana ditunjukkan dari menurunnya indeks Gini Ratio pengukur ketimpangan perdesaan, dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,317 di Maret 2020.
Manfaat lain dari penggunaan dana desa adalah ketahanan desa dalam menghadapi krisis. Terbukti, persentase tingkat kemiskinan di desa pada Maret 2020 sebesar 12,82%, turun 0,03% dari bulan Maret 2019 yang mencapai 12,85%, sedangkan tingkat kemiskinan di wilayah kota malah naik 0,69%, dari 6,69% menjadi 7,38%.
"Hadirin yang kami hormati, menyitir pernyataan Bung Hatta, Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa," jelasnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan desa merupakan kunci kemajuan daerah dan penentu kemajuan sebuah bangsa. Menurutnya, tidak tepat apabila pemerintah daerah mengesampingkan pembangunan desa dan menomorduakan warga desa.
"Aktivitas pembangunan daerah, harus berdampak langsung pada desa, berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup warga desa. Jangan hanya puas dengan data-data makro ekonomi yang telah dicapai, tapi mengabaikan sisi pemerataan hasil pembangunan," tuturnya.
"Mulai hari ini, saya mengajak kita semua untuk menjadikan desa sebagai arus utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Kita curahkan energi yang ada untuk membantu akselerasi desa mencapai SDGs Desa," jelasnya.
Menurutnya, dengan SDGs Desa, pembangunan desa baik yang dilakukan oleh pemerintah desa, maupun intervensi yang dilakukan Supra Desa akan lebih terfokus dan memiliki arah, sasaran dan target yang jelas sesuai dengan kondisi riil desa.
Selain itu, pengarusutamaan pembangunan desa dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, akan berkontribusi sebesar 74% terhadap pembangunan nasional.
Hal itu disebabkan dari aspek kewilayahan, setidaknya ada 91 persen wilayah Indonesia merupakan wilayah Perdesaan, dan ada 11 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berkaitan erat dengan kewilayahan desa.
Kemudian, dari aspek kependudukan, 43% penduduk Indonesia ada di desa, dan ada 6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berkaitan erat dengan warga desa.
"Masa depan Indonesia bergantung pada masa depan desa-desa di seluruh Indonesia. Kalau menginginkan Indonesia Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur, maka harus dimulai dari desa. Desa Masa depan Indonesia," pungkasnya. [detik.com]
Posting Komentar untuk "Mendes Tekankan Desa Harus Jadi Pusat Pembangunan Indonesia"