Setneg Tanggapi Mahasiswa Ancam Demo Besar Imbas Isu Penundaan Pemilu

Mahasiswa mengancam akan menggelar demonstrasi skala besar jika pemerintah ngotot melakukan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Stafsus Mensesneg Faldo Maldini tak masalah atas rencana demonstrasi mahasiswa tersebut.

"Kami harap demonstrasi mahasiswa selalu memperhatikan prokes dan ketertiban. Mau aksi sebesar apapun, ya silakan saja. Tidak mungkin dilarang-dilarang, ini negara demokrasi," kata Faldo kepada wartawan, Selasa (5/4/2022).

Perihal isu perpanjangan jabatan presiden, Faldo kembali mengungkit pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia meminta isu perpanjangan jabatan presiden tersebut tak dikembangkan ke mana-mana.

"Ini isu sudah berkali-kali dijawab. Presiden pun sudah tanggapi, tunduk pada konstitusi, setia pada sumpah jabatan. Jadi, ya isunya tidak perlu dikembang-kembangin. Negara ini sudah ada sistemnya," imbuh Faldo.

Selain itu, Faldo mengatakan isu perpanjangan presiden itu diembuskan oleh elite partai politik. Dia meminta hal itu tak dihubungkan dengan perintah Jokowi.

"Saya harap tidak harus dikit-dikit perintah Presiden, maunya Presiden. Kita punya sistem. Ini kan asalnya aspirasi dari parpol dan kelompok masyarakat, ya silakan berpendapat. Bagi kami, fokus pemerintah saat ini adalah masalah pandemi, mudik Idul Fitri, dan harga-harga. Di luar itu, kembang-kembang api saja buat kami," tutur Faldo.

Sebelumnya, mahasiswa mengancam akan menggelar demonstrasi skala besar jika pemerintah ngotot melakukan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mahasiswa juga meminta Jokowi menyampaikan sikap yang jelas.

"Kami Aliansi mahasiswa Indonesia akan mengecam dan akan aksi jauh lebih besar dari hari ini dan akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia," kata Wakil Presma Universitas Trisakti, Niha Nihaya, di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat (1/4).

Selain itu, mahasiswa meminta Jokowi menyampaikan sikap resmi terkait penolakannya terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

"Kami menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan secara resmi 'menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden'," kata dia.

Niha menambahkan pihaknya akan menggelar aksi susulan jika Presiden Jokowi tidak memenuhi tuntutan mahasiswa.

"Selambat-lambatnya dua hari setelah dilaksanakan aksi tertanggal 1 April 2022," imbuhnya.

Sementara itu, Juru Bicara Blok Politik Pelajar (BPP), Delpedro Marhaen Rismansah, menilai pernyataan Jokowi belum cukup. Pernyataan yang dimaksudnya ialah soal Jokowi akan taat pada konstitusi. Dia menyebut Jokowi perlu membuat pernyataan resmi untuk menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Belum bisa (diterima), kami terlalu banyak ditipu kami terlalu banyak dibohongi mulai dari RUU KPK RUU Cipta Kerja terus RUU MK terus RUU Minerba dan sebagainya. Masyarakat sipil terlalu banyak dikecewakan dan dibohongi sehingga kami tidak percaya," kata dia. [detik.com]

Berbagi :