Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyebut pelaksanaan aturan PTM diterapkan secara adaptif.
"Aturan PTM kami sudah adaptif terhadap dinamika pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, Jumeri, kepada detikcom, Selasa (1/2/2022).
Jumeri menerangkan, pihaknya akan mentaati Inmendagri terkait penetapan level PPKM yang sedang diberlakukan. Dia mencontohkan, DKI Jakarta hingga kini masih berstatus PPKM level 2 dan belum meningkat ke level 3 sehingga PTM yang dilaksanakan masih diperbolehkan 100%.
"Jadi SKB 4 Menteri patuh terhadap penetapan level PPKM oleh Mendagri. Sebagai contoh, kemaren Kemendagri terbitkan Inmendagri 6/2022 tanggal 31 Januari, sebagai contoh dalam Inmendagri baru disebutkan DKI Jakarta masih di level 2 belum 3 jadi PTM masuk kategori 100%," ungkap Jumeri.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi. Evaluasi terutama dilakukan di tiga provinsi, termasuk DKI Jakarta.
"Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai PPKM secara virtual pada Senin kemarin sebagaimana transkrip arahannya diunggah di situs Setkab, Selasa (1/2).
Jokowi meminta ada penanganan berbeda terkait kasus Omicron ini. Penanganan dilakukan mulai dari edukasi hingga penyediaan obat-obatan.
"Dalam jangka pendek, kita harus memperkuat bagian di hilir, sosialisasi, edukasi yang masif untuk masyarakat yang positif tanpa gejala, untuk melakukan karantina mandiri dengan konsultasi dokter secara mandiri di puskesmas, di faskes, atau melalui telemedisin. Dan kemudian stok obat-obatan yang ada di apotek-apotek ini betul-betul harus dikontrol keberadaannya," ujar Jokowi.[detik.com]
Posting Komentar untuk "Jokowi Minta Evaluasi PTM di DKI-Jabar-Banten, Ini Kata Kemendikbud"