itu ada di Pemda, kemudian Pemda meminta ke desa atau kelurahan. Kami banyak dikomplain karena itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya," kata Risma dalam video virtual, Selasa (15/6/2021).
Lanjutnya, dilakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Saat ini progresnya sudah mencapai 90%. data penerima bansos akan mudah terdeteksi, lebih transparan dan mudah dipantau oleh siapa saja."Kami udahh perbaikan struktur organisasi, karena ada perbahan total, dari fungsi balai tersebut.nanti ke depan usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW itu akan bisa dipantau oleh siapa saja," katanya.
Dia menambahkan penerimaan bansos bisa dipercepat, jika ada penerima yang mendapatkan bansos meninggal. Namun, Kemensod akan mengecek kembali apakah bansos tersebut tepat sasaran
"Peneriman bantuan bisa percepatan dalam menerima bantuan , karena ada yang meninggal pindah kemudian ada yang datang," tandasnya
Lanjutnya, dilakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Saat ini progresnya sudah mencapai 90%. data penerima bansos akan mudah terdeteksi, lebih transparan dan mudah dipantau oleh siapa saja."Kami udahh perbaikan struktur organisasi, karena ada perbahan total, dari fungsi balai tersebut.nanti ke depan usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW itu akan bisa dipantau oleh siapa saja," katanya.
Dia menambahkan penerimaan bansos bisa dipercepat, jika ada penerima yang mendapatkan bansos meninggal. Namun, Kemensod akan mengecek kembali apakah bansos tersebut tepat sasaran
"Peneriman bantuan bisa percepatan dalam menerima bantuan , karena ada yang meninggal pindah kemudian ada yang datang," tandasnya
sumber ; https://economy.okezone.com/
Posting Komentar untuk "Menteri Sosial Tri Rismaharini menerima banyak pengaduan soal penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Banyak keluarga kepala desa, hingga lurah yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH)."