Penyebaran virus Covid-19 hingga saat ini belum bisa diatasi pemerintah dan masyarakat.
Angkanya setiap hari terus naik, bahkan hingga saat jumlah positif mencapai 2 juta lebih.
Pemerintah pun menerima banyak masukan terkait penanggulangan Covid-19 yang semakin menggila ini.
Termasuk usulan lockdown yang diterima pemerintah dari para ahli.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi pun menyambut baik usulan lockdown atau pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari para ahli.
Namun, Jokowi tetap memperhitungkan soal dampak ekonomi yang akan terjadi jika lockdown benar-benar diterapkan.
Jokowi pernah berbicara pada Najwa Shihab dalam satu acara, menyebut jika ongkos lockdown sangat tinggi.
Untuk Jakarta saja biaya yang harus dikeluarkan pemerintah bisa menembus angka Rp550 miliar per hari.
Jika diterapkan secara nasional, maka ongkos akan semakin besar, yakni menembus angka Rp18,7 triliun per hari.
Dengan alasan itu, Jokowi dan anak buahnya memperhitungkan jika lockdown bukan cara tepat dalam mengatasi penyebaran covid-19.
"Jakarta saja pernah kami hitung-hitungan per hari membutuhkan Rp550 miliar," kata Jokowi saat wawancara dalam program "Mata Najwa" pada 22 April 2020.
Jika dilakukan di Jabodetabek maka biaya yang dibutuhkan mencapai tiga kali lipat dari angka tersebut.
Lanjut Jokowi, apabila dihitungan kasar dengan cara dikalikan 34 provinsi, biaya total yang diperlukan untuk kebijakan lockdown sekitar Rp 18,7 triliun per hari.
Dengan kondisi tersebut, maka menurut Jokowi, saat ini PPKM Mikro yang paling tepat.
Hal itu mampu mengendalikan laju penularan Covid-19, tanpa mematikan ekonomi rakyat.
Di mata Jokowi, PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama.
Yakni, sama-sama membatasi kegiatan masyarakat di masa pandemi ini.
Terangnya, kebijakan PPKM Mikro yang diambil pemerintah saat ini sudah mempertimbangkan berbagai opsi penanganan Covid-19.
Termasuk memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Tanah Air, dan pengalaman dari negara lain.
Koruptornya sudah diciduk
Sementara itu, diberitakan pikiran-rakyat.com sebelumnya, Dokter Spesialis Penyakit Dalam di RSUD Sawah Besar, Andi Khomeini Takdir, meminta Jokowi menerapkan karantina wilayah (lockdown).
Hal itu sangat penting lantaran dinilanya mampu menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia saat ini
Indonesia megalami lonjakan Covid-19 selepas libur Idul Fitri 2021 dengan jumlah kasus per Senin 21 Juni 2021 sebanyak 2.004.445 orang.
Jumlah kasus Covid-19 harian juga terus meningkat hingga pada Senin, 21 Juni 2021 terdapat 14.536 kasus tambahan.
Andi Khomeini Takdir, yang mengaku pernah menjadi anggota tim vaksinasi pemerintah, meminta Jokowi menerapkan lockdown selama satu hingga dua pekan.
"Lockdown 1-2 minggu. Atau minimal pekerja kantoran aja WFH. Beri bansos ke warga. Yang beneran berkualitas. Kaya gizi. Koruptornya udah ditangkap kan ya," cuit Andi Khomeini Takdir di akun Twitter pribadinya @dr_koko28 pada 21 Juni 2021.
"Anggap saja ultah ke-60 Pak @Jokowi. Ini sekadar sumbang saran. Dari anggota tim vaksinasi bapak tempo hari," tulisnya lagi.
Tuntutan lockdown banyak disuarakan, salah satunya oleh koalisi masyarakat yang tergabung dalam Lapor Covid-19.***
Sumber : https://www.pikiran-rakyat.com/
Posting Komentar untuk "Jokowi Terima Usulan Lockdown, Biaya Rp18,7 Triliun per Hari Jika Kebijakan Diterapkan"