Sejak dulu, salah satu kendala dari Bantuan Sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah adalah data yang bertumpukan, bantuan sosial ganda, bahkan bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan target sasaran.
Dilansir dari website resmi DPR RI, Nur Azizah Tamhid selaku anggota Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) agar dapat segera membenahi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurut penilaian dari Nur Azizah Tamhid selama ini DTKS seakan bertumpukan atau tumpang tindih.
Dengan adanya pembenahan data, maka diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam hal penyaluran bansos dan berbagai bantuan lain yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat.
Nur Azizah Tamhid juga menjelaskan bahwa sebenarnya, ada berbagai faktor yang menjadi penyebab permasalahan data tersebut. Salah satunya anggaran yang belum memadai untuk melakukan verifikasi dan validasi data.
Hal lain yang diungkapkan oleh Nur Azizah Tamhid adalah anggaran untuk melakukan verifikasi dan validasi data yang cukup sering tidak menghitung mengenai medan jarak si penerima manfaat.
Hal tersebut juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pendataan validasi DTKS. Selain itu, honor untuk petugas yang melakukan pendataan dan verifikasi dinilai belum memadai.
"Masalah juga dipicu oleh belum terwujudnya sistem integrasi pendataan. Perangkat pendataan dan logistik tim yang mendata juga kurang memadai," tutur Nur Azizah Tamhid.
Transfer data juga tak jarang berlangsung kurang optimal karena adanya beberapa daerah yang berada di luar jangkauan telekomunikasi.
Nur Azizah Tamhid juga mengkritisi mengenai struktur organisasi, perangkat kerja untuk pendataan dan juga petunjuk teknis yang masih belum jelas.
Di berbagai Dinas Sosial (Dinsos) yang ada di daerah-daerah terdapat pemahaman yang berbeda mengenai teknis verifikasi dan validasi DTKS.
Maka dari itu, ia juga memberikan saran mengenai alokasi anggaran verifikasi dan validasi DTKS yang seharusnya memadai dan realistis, serta dioptimalkannya pengelolaan jumlah dan kualitas petugas pendata.
Diharapkan juga pemerintah untuk mengintegrasikan data-data yang dikelola Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri agar bisa dimaksimalkannya implementasi data bansos kedepannya.
"Juga meningkatkan struktur organisasi dan petunjuk teknis pengambilan data," tutupnya.***
sumber ; https://ponorogoterkini.pikiran-rakyat.com/
Posting Komentar untuk "Tumpang Tindih Bansos Terus Dikritik Tajam, Anggota DPR RI Minta Kemensos Benahi DTKS"