Penyaluran bansos harus tepat sasaran. Pengamat IT Heru Sutadi menilai data yang akurat dan valid dalam pembagian bansos membuat kebijakan Satu Data harus dipercepat. Penyaluran bansos yang tepat sasaran masih jadi keraguan besar di tengah masyarakat.
"Data yang valid menjadi kendala di negeri ini. Sehingga, kebijakan satu data perlu segera direalisasikan," ujar Heru saat dihubungi Okezone di Jakarta (21/5/2021).
Lebih lanjut dia menjelaskan tantangan data yang signifikan karena berbeda antar lembaga sehingga dibutuhkan waktu lebih panjang untuk eksekusi satu kebijakan. Berikutnya juga kualitas data yang juga tidak valid. "Ini karena data lama yang tidak diupdate atau bukan dari sumber langsung," terangnya.
Ketersediaan data yang akurat akan memudahkan pimpinan negara dan daerah menghasilkan keputusan yang strategis khususnya dalam menyalurkan bansos untuk menjaga daya beli masyarakat.
Kabar terakhir bansos tunai dari Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengaku belum mengetahui kapan tanggal pasti pencairan dana Bansos tunai. Pasalnya, hingga kini masih dalam pembahasan. "Saya belum dapat info waktu pencairan bansos tunai," kata Rahayu belum lama ini.
Sebelumnya juga Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan telah menemukan 21 juta data ganda penerima bansos. Dia mengatakan 21 juta data ganda itu akan dicabut).
Risma memastikan data penerima bansos saat ini sudah padan dengan data kependudukan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, hal ini telah berkoordinasi dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Sumber :okezone.com
Posting Komentar untuk "Kebijakan Satu Data Dipercepat agar Bansos Tepat Sasaran"