"Pak Menkes saya memberikan hormat betul, karena beliau mengambil data mengenai penduduk yang usia 17 ke atas itu dari data KPU," kata Tito lewat keterangan tetulis, Senin (25/1/2021).
Hal itu disampaikannya saat Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, Senin (25/1/2021). Tito menuturkan data KPU tersebut awalnya berasal dari data Dukcapil Kemendagri.
"Awalnya data mentahnya dari Dukcapil Kemendagri dan kemudian diverifikasi oleh KPU door to door, verifikasi faktual coklit, sehingga datanya valid," ujarnya.
Tito juga meminta agar pemerintah daerah melakukan pendataan dan inventarisasi data penerima vaksin yang akan mendapatkan skala prioritas. Hal ini karena jumlah dosis vaksin yang masih terbatas dan tidak memenuhi kebutuhan seluruh populasi di daerah.
"Terutama tadi fasilitas untuk penyuntikan penyimpanan yang tiap-tiap daerah berbeda dari daerah satu dengan yang lainnya, ada yang pulau, pantai, di hulu, di pedalaman, nah ini yang perlu dibuat skala prioritas. Menkes sudah membuat skala prioritas, daerah pun tidak ada salah membuat skala prioritas by name by address, dukcapil ada data dan untuk daerah yang diverifikasi pada Pilkada kemarin," jelasnya.
Adapun bagi daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020, atau di luar 270 daerah pelaksana Pilkada, data dapat diperoleh dari hasil pencocokan data pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019. Tito berharap program vaksinasi dapat berjalan sukses, aman, dan lancar, serta tertib.
"Yang tidak ada Pilkada, bisa di-cross checking data dukcapil dari provinsi, kabupaten/kota data Pemilu 2019, karena mereka juga melakukan coklit manual. Nah ini, dengan demikian, bisa dibuat target by name by address, mirip seperti kita mengatur pilkada, pada waktu pilkada itu tidak terjadi keributan atau kekacauan di TPS karena setiap TPS sudah mengatur jam kedatangan, diatur dengan undangan datang, petugas juga tidak terlalu capek, konstan kegiatannya, kemudian tidak terjadi penumpukan massa," ungkap Tito.
Seperti apa pengakuan Menkes Budi Gunadi Sadikin soal penggunaan data KPU untuk vaksinasi?
Awalnya, Budi menceritakan dirinya diyakinkan bahwa sejumlah rumah sakit dan puskesmas mampu menampung masyarakat untuk penyuntikan vaksin Corona. Namun faktanya, tidak semua bisa menampung.
"Saya nggak mau dua kali ketipu, ini dibilang secara agregat cukup, jumlah puskesmas sama rumah sakit buat nyuntik, rumah sakit pemerintah saja, nggak usah ngelibatin pemda, swasta, cukup. Aku kapok kan. Aku bisa nggak, aku nggak percaya data nasional," ujar Budi dalam diskusi virtual di channel YouTube PRMN SuCi.
Untuk itu, ke depan Budi akan memperbaiki dari sisi strategi vaksinasi, kemudian logistik vaksin, dan pengadaan vaksin. Dia mengatakan tak akan lagi menggunakan data Kemenkes dan lebih memilih data dari KPU, yang baru saja menggelar pilkada serentak.
"Karena fasilitasnya nggak ada. Jadi sekarang saya sudah lihat baik kabupaten/kodya nanti saya akan perbaiki strategi vaksinasinya. Ada pengadaan vaksin, logistik vaksin dan strategi vaksinasi. Datanya juga supaya nggak salah gimana, sudah kapok saya nggak mau lagi pakai datanya Kemenkes, di-crossing-crossing, Dukcapil. Aku ambil datanya KPU, KPU sudahlah kita ambil, KPU manual itu. Kemarin baru pemilihan Jawa Barat, banyak pemilihan kayaknya itu yang paling current, jadi ambil data KPU base-nya untuk rakyat di atas 17 tahun," ujarnya. [detik.com]
Posting Komentar untuk "Menkes Pakai Data KPU untuk Vaksinasi, Mendagri: Saya Hormat Betul"